Semua Langkah Harus 2012, Haram Hukumnya sampai 2014

Written by Administrator Saturday, 21 January 2012 11:29

CyberSabili-JAKARTA-Banyak isu berkembang, agar merevitalisasi kebangsaan, sebagian menganjurkan restorasi. Paling ekstrim adalah ajakan revolusi menumbangkan pemerintah. Demikian pernyataan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof DR M Din Syamsudin ketika membuka pertemuan tokoh-tokoh bangsa dalam Silaturahmi ke-3 di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta, Kamis (19/1). “Semua langkah harus dilakukan pada 2012, haram hukumnya sampai 2014,” tegasnya.

Demikian banyak permasalahan bangsa ini, masih menurut Din Syamsuddin,  mulai dari pemogokan buruh, kasus Mesuji, demonstrasi dimana-mana. Banyak tokoh bangsa ini meneriakkan negara dalam keadaan darurat, sehingga perlu perbaikan.

Perbaikan tidak boleh ditunda-tunda sampai tahun depan, apalagi sampai 2014, semua harus tahun ini.  Apabila pemerintah tidak dapat melakukan itu, maka mereka harus lengser, mempersilahkan pihak lain yang lebih kompeten untuk melakukannya. “Banyak orang di Negara mulai merasa bahwa bahwa Negara ini seperti Negara auto pilot, tanpa SBY-pun Negara ini sudah bisa berjalan,” ungkap Din.

Abdurahim dari Rumah Perubahan adalah salah satu dari tokoh bangsa ini yang meneriakkan diadakannya pergantian pemerintahan. Dia sudah melakukan banyak cara sampai-sampai membawa korek kuping, berharap mungkin telinga mereka kotor jadi tidak bisa mendengar aspirasi rakyat. Tetapi kemudian ada temannya mengingatkan bahwa mereka (pemerintah-red) tidak punya kuping. Jadi solusinya harus ada pergantian pemerintahan. “Mereka sudah banyak melanggar konstitusi, bahkan melanggar pembukaan UUD 1945, oleh karena itu tidak ada lagi kewajiban bagi rakyat untuk mengikuti konstitusi,” paparnya.

Jenderal (Purn) mengungkapkan hal senada, problem itu bisa datang dari dalam atau dari luar. Kalau dari luar berarti berasal dari pesaing atau musuh-musuh diluar, sedangkan kalau datangnya dari dalam, berarti ada kesalahan manajemen. Menurutnya, sekarang ini problem datangnya dari dalam, buktinya masyarakat sudah tidak lagi merasa terlindungi, kesejahteraan hanya milik sebagian orang, pemerintah tidak lagi mencerdaskan kehidupan rakyatnya, “Ini semua merupakan pelanggaran dalam pembukaan UUD 1945,” katanya.

Menurut Wiranto, salah satu penyebabnya, para wakil rakyat tidak fokus dalam  bekerja dan menjalankan amanat dan mandat dari rakyat. Bahkan, terkesan ada langkah-langkah menghianati mandat rakyat tersebut. Misalnya presiden masih merangkap sebagai ketua dewan Pembina partai. Efeknyaadalah selain mereka menjalankan mandat rakyat, mereka juga menjalankan mandat partainya. “Harus ada keberanian dari presiden dan lainnya untuk meninggalkan jabatan-jabatan lain,” tegas mantan Panglima TNI itu.

Masalah jabatan rangkap ini juga dirasakan Dr Fuad Bawazier, “Dulu ada dwi fungsi ABRI sekarang ini ada dwi fungsi sipil,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Fuad mengomentari kebijakan pembatasan premium. Menurutnya, kebijakan ini adalah kebijjakan titipan. Premium produk lokal, sedang premix bahannya 100% impor. Kalau premium dihapuskan SPBU-SPBU pertamina yang merupakan milik pengusaha-pengusaha pribumi otomatis akan sepi. Dilain pihak SPBU-SPBU asing yang sekarang kita lihat lengang, itu nantinya akan ramai, karena harganya sama dengan premix. Jadi saya yakin policy ini pasti policy titipan. “Jangan lakukan kebijakan-kebijakan bodoh!” katanya, menawarkan solusi.