Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan, tokoh agama maupun pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan tidak terkooptasi oleh pasangan calon presiden (Capres) dan Wakil Calon Presiden (Cawapres).

"Seorang capres maupun cawapres yang datang menemui tokoh agama atau pimpinan ormas sangat wajar karena mereka butuh dukungan. Tapi dukungan itu jangan murah dan mudah diberikan," katanya setelah dilakukannya seruan bersama para tokoh lintas agama menghadapi Pilpres di Menteng, Jakarta, Senin.

Din Syamsuddin yang juga ketua Pusat Dialog dan Kerjasama antar Peradaban (CDCC) ini mengatakan, para tokoh agama dan pimpinan ormas dan keagamaan harus ada kecerdasan dan kematangan untuk melihat apakah pasangan capres/cawapres benar-benar membawah kepentingan umat beragama.

Terkait dengan kunjungan capres/cawapres ke tokoh-tokoh agama, hal itu merupakan hal yang wajar sepanjang bukan tokoh agama yang mendatangi mereka. Jika tokoh agama yang datang nantinya akan lahir preseden buruk kepada tokoh agama.

Bahkan kata dia, tokoh-tokoh agama dari berbagai agama di Indonesia terbuka untuk didatangi para capres/cawapres dalam rangka membuka kran dialog bersama.

"Kami bukakan pintu jika para capres/cawapres itu bersedia datang untuk berdialog seperti halnya mereka dialog dengan para pengusaha," kata Din Syamsuddin. Dialog dengan tokoh agam tersebut juga diperlukan untuk mengetahui visi dan misi capres/cawapres dalam pembangunan kehidupan beragama di Indonesia.

Dengan dialog tersebut, ia berharap akan lahir kontrak sosial dan politik dengan capres/cawapres dalam hal pembangunan keagamaan di tanah air.

"Dan saya berharap mereka (capres/cawapres) datang berdialog dengan tokoh agama," katanya.

Pentingnya dialog capres/cawapres dengan tokoh agama disambut baik oleh Perwakilan Umat Budha Indonesia (Walubi), Oka Diputera.

Menurut Oka, banyak hal yang perlu didiskusikan dengan capres/cawapres yang ada. Salah satunya kata dia, khusus di internal agama Budha, telah terjadi penodaan kesucian nama agama Budha yang digunakan menjadi nama salah satu bar (tempat hiburan) di Jakarta.

"Ini benar-benar telah menodai kesucian nama agama Budha. Kami sudah lakukan berbagai cara termasuk ke DPR, tapi hingga saat ini belum ada penyelesaiannya," jelas Oka.

Ia berharap jika ada dialog dengan capres/cawapres, dirinya ingin mengetahui seberapa jauh upaya yang bersangkutan dapat melindungi kehidupan keberagamaan di Indonesia.(*)

Jakarta (ANTARA News) - Warga asli Inggris masih belajar bagaimana hidup berdampingan dan toleran dengan para pendatang yang berbeda latar belakang budaya, agama, warna kulit dan ras, kata Kepala Program Dialog Antarbudaya "The British Council" Profesor Mike Hardy di Jakarta Senin.

"Situasi sekarang, penduduk asli memiliki pandangan positif dan lebih toleran dengan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat," kata Hardy usai berceramah pada diskusi "Akses dan Peluang: Adakah Angin Baru berhembus dalam Inggris yang Multikultur" yang diadakan Pusat untuk Dialog dan Kerjasama di antara Peradaban (CDCC).

Lebih jauh, Hardy yang pernah tinggal di Indonesia pada 2004-2008 mengatakan, kecenderungan positif itu sangat berbeda dibanding masa lalu dimana saat itu orang Inggris mencurigai orang asing yang datang ke negerinya untuk mencari kehidupan lebih baik.

"Ada perubahan jelas saat ini di Inggris dan banyak keuntungan dari kebhinekaan," ujarnya pada acara yang dipandu Dr. Abdul Mu`ti dan dihadiri Ketua CDCC Din Syamsuddin itu.

Ia mengatakan berbagai langkah dan kegiatan telah dilakukan pemerintah Inggris untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara penduduk asli dan kaum pendatang. (*)

DetikNews—Ketua Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC), Din Syamsuddin, menyatakan bahwa pemilu adalah agenda penting untuk mendorong demokratisasi yang sudah berjalan cukup baik di Indonesia guna melanjutkan proses reformasi di semua kehidupan bangsa. Kepada pemerintah, CDCC meminta untuk meningkatkan segala upaya agar pemilu dapat berlangsung sesuai jadwal, aman, tertib dan berkualitas. Sementara kepada KPU dan seluruh jajarannya, CDCC berharap agar mereka bertindak sebagai wasit yang jujur dan adil dengan menghindari setiap bentuk penyimpangan dan ketidakjujuran.

Sedangkan, kepada semua partai politik peserta pemilu dan segenap caleg untuk senantiasa berpegang teguh pada etika politik, jiwa sportivitas dan semangat bersaing secara sehat tetap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Masyarakat juga diminta untuk berpartisipasi dalam mendorong terlaksananya pemilu secara damai dan berkualitas. Hak politik masyarakat juga diminta CDCC untuk disalurkan sesuai dengan pilihan masing-masing.[]