1. Dengan berbagai dinamika dan keberhasilan yang diraih, masyarakat dunia dan bangsa Indonesia melalui tahun 2009 dengan relatif aman dan damai. Dilandasi semangat kebersamaan dan persaudaraan, masyarakat dunia bekerja keras mengembangkan kerjasama untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang semakin kompleks dan multidimensi. Tanpa mengabaikan keberhasilan dan kemajuan yang telah diraih sepanjang tahun 2009, dunia masih sarat dengan problematika kemanusiaan, ekonomi, kebudayaan, politik, agama dan moralitas. Konflik, peperangan dan tindak kekerasan yang menewaskan ratusan ribu manusia yang tidak berdosa menjadi pemandangan yang memilukan. Kedamaian terasa masih jauh dari bumi Irak, Pakistan, Afghanistan, Palestina, Sudan dan belahan dunia lainnya. Climate Change, global warming dan berbagai kerusakan alam semesta semakin akut dan sulit teratasi. Di berbagai belahan dunia, masyarakat masih terbelenggu oleh problematika kebodohan, angka kematian ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, penyakit pandemi dan penyakit sosial lainnya. Kesenjangan antara si kaya dengan si miskin baik dalam lingkup negara maupun masyarakat semakin menganga. Umat beragama belum mampu menghirup atmosfer kebebasan beragama secara tenang dan damai. Rasisme, terorisme dan vandalisme masih menghantui sebagian besar masyarakat dunia. Sepanjang tahun 2009, dunia tidak hanya menderita krisis ekonomi tetapi juga krisis peradaban.

2. Pangkal tolak dari krisis peradaban tersebut adalah krisis kemanusiaan. Keserakahan, egoisme dan nafsu ingin menang sendiri yang melanda individu maupun kelompok menjadikan manusia semakin eksploitatif terhadap alam semesta dan, bahkan, sesama manusia. Krisis kemanusiaan telah melahirkan penjajahan dan perbudakan modern. Krisis kemanusiaan ini semakin menimbulkan dampak destruktif yang akumulatif karena tata dunia (world system) lebih berpihak kepada negara-negara kuat yang semakin hegemonik. Dalam bentuk dan kadar yang berbeda-beda, banyak negara-negara di dunia yang hidup dalam era neo-kolonialisme baik dalam bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan.

3. Keadaan yang tidak jauh berbeda terjadi di Indonesia. Moralitas masih menjadi sesuatu yang mewah (luxurious). Dalam bidang politik, masyarakat Indonesia telah berhasil melalui tahapan demokrasi yang sangat krusial: pemilihan anggota legislatif dan presiden-wakil presiden. Secara prosedural, demokrasi berjalan dengan tertib, lancar, aman dan damai. Tetapi, demokrasi bukanlah sekedar prosedur, aturan-main dan mekanisme. Demokrasi adalah sistem yang dibangun di atas nilai-nilai egalitarianisme, kebebasan, penghormatan dan kejujuran. Robohnya moralitas dalam mekanisme demokrasi menimbulkan berbagai problematika kebangsaan dan peradaban. Berbagai kasus kecurangan, penghilangan hak politik warga negara dan pemerintahan yang korup adalah buah dari demokrasi yang tuna nilai-nilai moral. Ketika ”bulan madu” demokrasi belum usai, masyarakat menyaksikan sebuah kebohongan sistematis (systematic lying) yang dilakukan oleh sebagian pejabat negara dan aparat penegak hukum. Tanpa rasa malu, mereka mamamerkan kesombongan struktural: adigang, adigung, adiguna.

4. Di tengah kemajuan ekonomi, sesungguhnya bangsa Indonesia belum terbebas dari ancaman kemiskinan. Pemerintah dan kebijakannya telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif meskipun tidak cukup tinggi. Masih ada sisa masalah berupa pengangguran yang tinggi. Setidaknya sembilan juta orang menganggur terbuka dan puluhan juta lainnya menganggur terselubung. Fenomena ini bertali temali dengan masalah kemiskinan yang kini bisa menjadi sumbu masalah sosial. Kesenjangan antara beberapa gelintir orang yang super kaya dengan jutaan rakyat yang hidup dalam kemiskinan bisa menjadi ancaman sosial yang serius. Situasi ini semakin buruk ketika rakyat yang sebagian besar tidak menikmati pendidikan yang tinggi, maju dan bermutu dijadikan komoditas politik oleh sebagian elit pemimpin yang gemar berbohong.  Masyarakat telah dijadikan komoditas politik untuk meraih kekuasaan. Karena itu, berbagai tindak kekerasan, ketidak adilan dan perbuatan melanggar hukum masih banyak terjadi. Dalam alam Indonesia merdeka, masyarakat beragama belum menikmati kekebasab beribadah yang damai dan tenang. Kekerasan keagamaan masih cukup tinggi. Semua itu, selain karena tuna moral, juga disebabkan oleh kepemimpinan nasional yang gamang, tidak percaya diri dan tidak hadir.

5. Di awal tahun 2010, Centre for Dialogue and Cooperation among Civilizations (CDCC) mengajak seluruh komponen bangsa, masyarakat, para pemimpin agama dan pemimpin negara untuk lebih memegang teguh moral terutama kejujuran. Bangsa Indonesia dan dunia membutuhkan pemimpin yang berpihak kepada kebenaran berlandaskan moral-agama dan kemanusiaan. Demokrasi yang merupakan capaian penting dalam kehidupan politik, perlu dikembangkan menjadi sub-kultur, bahkan budaya dan peradaban bangsa. Pemerintah perlu lebih bersikap tegas dalam menegakkan hukum dan perundang-undangan dengan tidak menjadikannya sebagai komoditas politik-kekuasaan. Bangsa Indonesia dan masyarakat dunia merindukan pemimpin negara yang tegas, berani dan berkepribadian kuat. Agar berbagai kasus kekerasan dapat dikurangi atau dihindari, bangsa Indonesia memerlukan kepemimpinan transformatif yang senantiasa hadir di tengah-tengah problematika kehidupan rakyat. Pemerintah harus menindak tegas siapapun yang melanggar hukum, koruptor, perusak lingkungan dan tindakan kriminal lainnya. Pada level regional dan internasional, pemerintah Indonesia perlu lebih proaktif dan kreatif mengambil dan memimpin prakarsa perdamaian di Asia Tenggara dan dunia.  Semoga di tahun 2010 bangsa Indonesia dan dunia hidup dalam suasana yang lebih damai, maju dan berperadaban.

Jakarta, 6 Januari 2010